Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

20

pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal serta agama.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tantang Rencana
Pem bangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009.

Proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berlangsung
selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan
banyak permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus, di
antaranya :

1) Masih lemahnya karakter bangsa.
2) Belum terbangunnya sistem pembangunan dan pemerintahan
yang berkelanjutan.
3) Belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta
dem okrasi politik dan ekonomi.
4) Belum terwujudnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum
berkem bangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk
m engadopsi dan memaknainya.
5) Kegam angan dalam menghadapi masa depan serta rentannya
sistem pem bangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam
m enghadapi perubahan.

Peraturan perundang-undangan tersebut secara implisit sama sekali tidak
bertujuan untuk merenggangkan rasa kebangsaan dan mempertebal rasa
kedaerahan, tetapi justru semata-mata mempercepat pemerataan kesejahteraan
dan memperkokoh rasa kebangsaan. Seperti pada pola dasar pembangunan daerah
Provinsi Sumatera Barat yang mencerminkan aspirasi, filosifi dan pandangan hidup
Sumatera Barat” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, “Syarak
mangato, adat mamakai”, hal ini tergambar dan proses penyusunannya yang dimulai
melalui sebuah musyawarah yang dihadiri oleh 3 kekuatan utama dalam strata
masyarakat Minangkabau yang disebut “Tigo Tungku Sajarangan, Tigo Tali Sapilin”