Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13
95
ini harus dibuat dan disahkan oleh DPR, seharusnya DPR
membuat forecacting tentang hal-hal yang berkaitan dengan
Hankamneg terutama berkaitan dengan bela negara dan
kewaspadaan nasional yang harus dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan sehingga relevansinya
mampu menjangkau rentang waktu yang panjang.
3) Langkah konkrit yang perlu segera dilakukan adalah sebagai
berikut:
a) Ka BNPT, Ka BIN, Mabes Polri, dan Mabes TNI
melaksanakan pemutakhiran perlengkapan bagi aparat
dalam penanggulangan terorisme.
b) Kemendiknas dan Kemenag melaksanakan
pengadaan dan penyebarluasan penggunaan buku-buku
keagamaan yang berwawasan moderat.
c) Ka BIN didukung Ka BNPT melaksanakan
peningkatan peralatan intelijen mengikuti kemajuan
teknologi.
d) Kemenko Perekonomian dan Kemen Perdagangan,
menempuh langkah reorientasi kebijakan ekonomi ke arah
yang lebih mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan
sejauh mungkin meninggalkan ekonomi neoliberal melalui
peninjauan kembali kesepakatan-kesepakatan kerjasama
ekonomi regional dan kawasan yang mengakibatkan
melemahnya ekonomi kerakyatan, pengayaan program
perlindungan bagi (UMKM) dan koperasi, serta melalui
penguatan basis ekonomi pertanian Indonesia.
e) Kemendagri dan Ka BNPT melaksanakan percepatan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui
percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan
tertinggal melalui peningkatan alokasi permodalan di
kawasan tertinggal.