Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

17

menjadi payung dari semua peraturan dan perundang-undangan lain yang
terkait dengan upaya penanggulangan terorisme.

e. UU No. 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian dan
Penerapan IPTEK.

Untuk melaksanakan amanat U U D NRI T h n 1945, lahir U U No. 18
Tahun 2002 yang tujuannya memperkuat daya dukug Iptek untuk
mempercepat pencapaian tujua negara serta meningkatkan daya saing
dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam
pergaulan internasional. U U ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk
membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IP T E K dalam satu keseluruhan
yang menyeluruh, meliputi unsur kelembagaan, unsur sumber daya dan
unsur jaringan IP TE K itu sendiri.

f. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

U U ini memberikan payung hukum yang mendasar terkait segala
macam transaksi dan pertukaran informasi. Selain memberikan rumusan
yang mendetail mengenai apa saja itu yang dimaksud dengan informasi,
U U ini juga menyediakan perangkat hukum yang dibutuhkan bagi para
pelaku idustri dan bisnis yang menggunakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagai salah satu sarana penunjangnya.

g. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
U U ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun

akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dengan U U ini, penyelenggaraan
negara dituntut untuk diselenggarakan secara bersih karena U U ini
menjamin siapa saja (individu, lembaga, perusahaan, dll) untuk bisa
meminta informasi yang dibutuhkannya. U U ini penting bagi pengem banga
Teknologi Informasi dan Komunikasi karena memungkinkan akses pada
informasi mejadi lebih terbuka.