Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
9
ditetapkan sebagai garis besar atau roadmap pemerintah dalam
melakukan kegiatan pembangunan. Kebijakan publik juga bisa
diartikan sebagai seperangkat tindakan pemerintah yang didesain
untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik
sebagai konstituen pemerintah.
i. Reformasi Birokrasi, adalah langkah strategis untuk
membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan
nasional, atau merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good
governance).
j. Good Governance, adalah pemerintahan yang baik dan
berwibawa, yang mengedepankan nilai-nilai yang menjunjung tinggi
aspirasi/kebutuhan rakyat, serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan
harkat dan martabat bangsa, (materi pokok bid. Study sismenas, buku
12,2011, hal 27)
k. Clean Government, adalah pemerintahan yang bersih,
mentaati azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang bebas dari
segala bentuk KKN serta perbuatan tercela lainnya.
l. Pembangunan Nasional, adalah rangkaian upaya membangun
yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

