Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
33
senang menggunakan cara-cara manual sehingga tidak dapat
terdeteksi kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan
sehingga praktek kolusi dan nepotisme masih terus
berlangsung.
5) Profesionalitas pegawai negeri pada lapis menengah
kebawah yang relatif masih rendah, sistem merit yang belum
dioperasionalkan secara benar dan remunerasi yang belum
efektif, yang berimplikasi terjadinya kolusi dan nepotisme yang
pada akhirnya melakukan penyimpangan seperti korupsi.
c. Sistem kelembagaan dan tata laksana pemerintahan.
Sistem kelembagaan dan tata laksana pemerintahan baik di
pusat, daerah maupun kabupaten yang tidak efektif dan efisien
cenderung memberikan peluang terjadinya penyimpangan dan dapat
ditandai seperti diantaranya:
1) Sistem kelembagaan dan tata laksana yang rumit dan
berbelit-belit tidak berdasar pada strategi organisasi (stucture
follows strategy), yang berimplikasi pada sistem pemerintahan
yang buruk dan banyak penyimpangan.
2) Sistem administrasi negara yang tidak berorientasi
kepada keutuhan NKRI dan cenderung mempertahankan
sentralisasi (baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi) dan
menunda-nunda proses desentralisasi yang utuh dalam rangka
memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
3) Tata laksana dan hubungan tata cara kerja antar
lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah serta antar
lembaga di daerah yang tidak konkrit.
4) Sistem kearsipan yang tidak mempedomani ketentuan
tata administrasi yang baik dengan pemanfaatan teknologi
informasi, sehingga banyak dokumen dan arsip kepemerintahan
yang penting hilang dan sulit dicari.
