Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

38

perlakuan hukum, kesenjangan ekonomi yang semakin jauh jaraknya,
maupun di bidang sosial ataupun bidangh-bidang lainnya.

Melemahnya nilai-nilai ideologi ini terlihat dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan nasional, mulai dari tahap
perencanaan yang kurang terkoordinasi, baik antar pemerintah dengan
pemerintah daerah maupun antar kementerian bahkan tidak jarang adanya
tumpang tindih, begitu juga sisi pelaksanaan yang pelaksanaannya asal
dikerjakan tidak sesuai dengan rencana dan bestek, tidak jarang terjadi
penyimpangan dan kebocoran yang mengakibatkan kerugian negara yang
tidak sedikit. Selanjutnya dari sisi pengawasan dan evaluasi yang tidak dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik dikarenakan kelemahan SDM
maupun masih terjadi praktik kolusi, ataupun para petugas pengawas yang
tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Permasalahan lainnya
yang cukup prinsip dan perlu diwaspadai dengan melemahnya nilai-nilai luhur
bangsa akan berakibat ideologi negara akan tergerus, dan akan adanya
golongan tertentu yang ingin menukar ideologi bangsa dengan ideologi lain
dengan berbagai cara dan methode termasuk malalui tindakan terorisme.

13. Implikasi Pemantapan Kualitas Moral dan Etika Aparatur terhadap
Good Governance dan Pembangunan Nasional

Good governance sebagai suatu proses menuju pemerintahan yang
baik mengandung unsur-unsur akuntabilitas, transparan, partisipasi,
profesional, taat hukum, tanggung jawab dan efektif serta efisien. Dengan
kata lain unsur-unsur tersebut bisa menjadi batasan keberhasilan good
governance. Sementara itu kualitas moral dan etika dikalangan aparatur
pemerintahan yang tergerus oleh globalisasi maupun reformasi akan
berimplikasi menurunnya kualitas moral dan etika aparatur pemerintah serta
kemungkinan lebih jauh berpengaruh terhadap terwujudnya good governance
dan pembangunan nasional.

a. Implikasi Pemantapan Kualitas Moral dan Etika Aparatur
terhadap Good Governance.