Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

yang sangat minim dengan sarana dan prasarana, baik untuk
                     transportasi maupun komunikasi28. Kurangnya sarana dan
                     prasarana transportasi baik sarana dan prasarana transportasi
                     darat. laut maupun udara, dapat menyebabkan kegiatan
                     ekonomi berupa produksi, distribusi, perdagangan dan jasa akan
                    terhambat. bahkan dapat menghambat kelancaran arus bahan,
                    barang dan jasa. Kurangnya sarana komunikasi di wilayah
                    perbatasan yang terjadi selama ini telah menyebabkan
                    kurangnya informasi mengenai pembangunan yang telah
                    dilakukan oleh pemerintah.

                    2) Pembinaan Aspek SKA

                              Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat
                    di daerah perbatasan. pemanfaatan SKA perlu dioptimalkan
                    meskipun memerlukan investasi/modal yang besar. Investasi
                    bisa melalui PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN
                    (Penanaman Modal Dalam Negeri), namun demikian minat
                    investor untuk menanamkan modalnya dalam pengelolaan SKA
                    drwilayah perbatasan sampai saat ini masih sangat terbatas /
                    rendah. Hal ini terkait dengan kondisi keamanan, penegakan
                    hukum maupun infrastruktur atau sarana dan prasarana lainnya.
                    Dengan kondisi demikian menjadikan kondisi perekonomian
                   masyarakat di wilayah perbatasan belum dapat ditingkatkan
                   sesuai harapan.

                   3) Pembinaan Aspek Demografi

                             Untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam
                   meningkatkan kualitas masyarakat saat ini, salah satunya
                   terindikasi dari angka Human Development Index (HDI) atau
                   Indek pembangunan Manusia (IPM). Lihat Grafik dan Tabel
                   d ib a w a h :

         Kebijakan dan Strategi Nasionai Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antamegara di
Indonesia. KPDT.

                                                  29
   10   11   12   13   14   15   16   17