Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

63

yang pluralistik, maka toleransi dan saling menghormati itu perlu
diwujudkan dengan cara yang lebih aktif dan positif dalam bentuk nyata
seperti kerjasama antarpemeluk agama dan kepercayaan yang
berbeda-beda sehingga tercipta dan terbina suasana kehidupan di
daerah yang rukun dan damai. Kondisi seperti ini harus menjadi
condition sine quanon, untuk menghindari terjadinya disintegrasi sosial.

Kerjasama yang berarti adanya interaksi sosial antarumat beragama
dan kepercayaan tersebut, tidak menutup kemungkinan menimbulkan
perselisihan dalam pelaksanaannya. Perselisihan ini tentunya akan
sulrt diselesaikan bila para pihak berpedoman pada kebenaran
dogmatis dari masing-masing agama yang akan menafsirkan
berdasarkan pemahaman terhadap agamanya. Untuk itu perlu sistem
penyelesaian yang lebih dapat mengakomodir kepentingan para pihak
berkonflik. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 2012, mengamanatkan
dikembangkannya penyelesaian perselisihan dalam masyarakat yang
dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk
mufakat yang mengikat para pihak. Mengenai hal ini, hampir semua
dari kita sudah mengetahuinya, bahwa musyawarah untuk mufakat
adalah memang cara penyelesaian perselisihan yang paling damai.
Namun bagaimana melakukan agar musyawarah dapat lebih berdaya
guna dan berhasil guna, sehingga peluang tercapai kesepakatan para
pihak menjadi lebih besar, itulah pertanyaan yang dapat dijawab oleh
mediasi. Ketika konflik itu terjadi, maka Mediasi yang tidak berpretensi
pada siapa yang salah dan siapa yang benar, akan sangat membantu
para pihak berkonflik untuk menemukan solusi yang terbaik bagi
kepentingan para pihak.

Dengan mengimplementasikan mediasi, maka diharapkan
kelumrahan berkonflik dari interaksi sosial antarumat beragama dalam
bekerjasama guna membina kerukunan dan suasana damai, dapat
tetap berlangsung dan tidak mengarah pada konflik sosial. Mediasi
lebih baik dilakukan oleh pihak yang independen, karena
ketidakberpihakan juga merupakan syarat agar para pihak berkonflik