Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

29

          b. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
          Pemilukada.

                    Salah satu permasalahan krusial dalam pemilukada adalah
          persoalan partisipasi politik yang memiliki kontribusi bagi
          pengembangan kualitas demokrasi kalau para partisipan memiliki
          kesadaran kritis dalam menggunakan hak-haknya. Samuel P.
          Huntington dan Joan M. Nelson dalam No easy Choice: Political
          Participation In Developing Countries menyatakan bahwa partisipasi
          politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi
          yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh
          pemerintah. Partisipasi dapat berupa individu atau kolektif
          terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau
          dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. 19
          Robert Dahl mengungkapkan, di dalam demokrasi perwakilan
          partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara
          dalam pemilu. Lebih jauh Joseph Schumpeter berpandangan bahwa
          peran politik warga negara adalah pada pemilu, sementara para
          pemimpin yang terpilih merupakan orang-orang kunci di dalam
          proses pembuatan keputusan-keputusan.20

                    Pada Indeks Demokrasi Indonesia (2009), dalam aspek hak-
          hak politik terutama aspek memilih dan dipilih berada dalam angka
         50,05 %. Faktor utama penyebab rendahnya indeks variabel Hak
          Memilih dan Dipilih adalah rendahnya indeks untuk kualitas DPT.
          Hal lain yang juga membuat buruk indeks bagi variable Hak Memilih
         dan Dipilih adalah indeks untuk indikator Ketiadaan/kekurangan
         fasilitas bagi Penyandang Cacat (50,00) dan Persentase Perempuan
         Terpilih (52,07). Dua indikator lainnya, Voters Turnout dan Jumlah
         Kejadian dimana Hak Memilih atau Dipilih Terhambat cukup tinggi,
         yakni masing-masing 73,82 dan 84,52.21

19 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 368
20 Sistem Politik Indonesia: KonsolkJasi Demokrasi Pasca Orde Bam, Oleh Kacung Marijan, 2010, hal 113
21 BAPENNAS dan UNDP, Menakar Demokrasi Indonesia; Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009, Jakarta,

    2011, hal 70
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16