Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

tani dalam hal ini harus tetap dikuatkan karena sebagai pihak yang
paling berkepentingan dengan pelaksanaan Reformasi Agraria.
Petani dan Poktan harus terus mencermati bagaiman sistem ini
kemudian dibawa dan ditumbuhkembangkan.

Selain kelompok tani, terdapat pula organisasi non­
pemerintah atau LSM yang terlibat dan mendukung implementasi
Reformasi Agraria. Hal ini merupakan modal sosial yang bisa
dibangun untuk terus mendesakkan implementasi Reforma Agraria
secara masif. Diantaranya adalah; Serikat Petani Pasundan (SPP),
Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria
(AGRA), Aliansi Petani Indonesia (API), Persatuan Pergerakan
Petani Indonesia (P3I), Persatuan Petani Hutan Jawa (PPHJ),
Asosiasi Petani Tebu dan Tembakau (ASTANU), Konfederasi
Serikat Nasional (KSN), Parade Nusantara, Konfederasi Pergerakan
Rakyat Indonesia, KPA, Walhi, YLBHI, Kontras, Sawit Watch, Jatam,
Pusaka, Kiara, Bindes, SNT, SNI, Perempuan Mahardika, INDIES,
Imparsial, Elsam, IHCS, KAU, JKPP, SRMI, dan lainnya.35

13. Implikasi Implementasi Reformasi Agraria Terhadap Ketahanan
Pangan dan Kemandirian Bangsa.

Untuk bisa memahami bagaimana implementasi Reformasi Agraria
dapat meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa
dapat dianalisa bagaimana implikasinya terhadap ketahanan pangan dan
kemandirian bangsa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Implikasi lemahnya implementasi Reformasi Agraria
Terhadap Ketahanan Pangan.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menjadi produsen dan
lumbung pangan saat kita menjadi pengekspor pangan terbesar di
dunia. Ironisnya, sejak tahun 1998-2006, hampir 50 persen beras
yang diperdagangkan di tingkat internasional (sekitar 2 juta ton lebih)

35 Limbong, B. op cit, hal 437