Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

35

permasalahan yaitu bagaimana strategi implementasi Reformasi
Agraria guna peningkatan ketahanan pangan dalam rangka
kemandirian bangsa? Dari permasalahan tersebut, dapat dirumuskan
beberapa pokok persoalan antara lain adalah:

a. Kurangnya komitmen Penentu Kebijakan dan
Pemahaman Masyarakat terhadap Implementasi Reformasi
Agraria.

Implementasi Reformasi Agraria bukannya sama sekali tidak
dilaksanakan, namun implementasinya selama ini hanya bersifat
lokal dan hanya pada daerah tertentu saja. Hal ini disebabkan salah
satunya oleh komitmen penentu kebijakan yang masih kurang.
Terlihat dari belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Reformasi
Agraria sebagai amanat dari TAP MPR dan UUPA. Peraturan
perundang-undangan lainnya yang juga terkait dengan implementasi
Reformasi Agraria seperti UU Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, Undang-Undang tentang Pertanahan, Undang-Undang Hak
Ulayat maupun Undang-Undang Pembatasan Jumlah Lahan masih
belum wujud. Sementara beberapa Undang-Undang terkait agraria
tumpang tindih dengan semangat Reformasi Agraria.

Lebihnya komitmen terhadap implementasi Reformasi Agraria
juga terlihat dari kelembagaan yang ditugasi. BPN selama ini belum
memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan implementasi
Reformasi Agraria. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)
yang dicanangkan BPN belum bisa mengemban implementasi
Reformasi Agraria secara cepat, masif, efektif dan efisien. Hal ini
juga disebabkan oleh belum adanya blue print implementasi
Reformasi Agraria yang akan menjadi acuan program secara
nasional. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya persepsi
masyarakat umum terhadap Reformasi Agraria yang masih
menganggapnya dekat dengan program Partai Komunis Indonesia.