Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

36

b. Kurang baiknya data base dan Administrasi Pertanahan
dan Objek Reformasi Agraria Bagi Implementasi Reformasi
Agraria

Data base dan administrasi pertanahan, khususnya bagi
sasaran Reformasi Agraria masih kurang baik, apalagi menyangkut
status kepemilikan dan penguasaan fisik. Selain itu Bank Tanah juga
menjadi tidak terkelola dengan baik. Upaya BPN dengan
membangun SIMTANAS masih belum mengakomodir kepentingan
implementasi Reformasi Agraria secara nasional.

SIMTANAS belum memadukan peta potensi wilayah,
perencanaan pengembangan sesuai RTRW, status penguasaan dan
penggunaan serta informasi geospasial lainnya yang terintegrasi
secara up to date. Lebih jauh, SIMTANAS belum dapat menjawab
permasalahan sengketa tanah dan duplikasi sertifikat secara
komprehensif. Begitu pula perlakuan terhadap hak ulayat. Hal-hal
diatas tentunya menghambat implementasi Reformasi Agraria
khususnya dalam penentuan objek dan mekanisme Reformasi
Agraria.

c. Kurangnya sinergi dan daya dukung kementerian dan
lembaga dalam implementasi Reformasi Agraria

Agar implementasi Reformasi Agraria dapat berjalan dengan
baik, diperlukan sinergi dan daya dukung dari kementerian dan
lembaga lain, bukan semata tugas BPN. Namun hingga saat ini
dukungan dan sinergitas masih menjadi menjadi kendala.
Kementerian dan lembaga yang secara langsung terkait dengan
implementasi Reformasi Agraria seperti; Kementerian Kehutanan,
Kementerian Pertambangan dan Energi, Kementerian Pertanian,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam
Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Begitu pula dengan
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Tenaga, Kementerian Keuangan, Kementerian