Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

Hal lain yangpenting dalam Implementasi Reformasi Agraria
adalah peranan Pemerintah Daerah. Karena baik dalam hal
penyediaan lahan Land Reform, maupun Access Reform serta
pendampingan dan pemberdayaan selanjutnya, peran Pemda
sangat signifikan. Selanjutnya peranan pihak keamanan (polisi)
dalam mengamankan proses dan paska implementasi Reformasi
Agraria sangat penting.

Hal lain yang tak kalah penting dalam mensukseskan
implementasi Reformasi Agraria adalah tersedianya data
kependudukan yang baik. Sehingga pembagian lahan sesuai
dengan tujuan dan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,
sehingga perlu dibuat pendataan penduduk yang akurat, khususnya
masyarakat miskin yang menjadi objek Reformasi Agraria.
Pembuatan KTP elektronik (e-KTP) yang kini berlangsung di
berbagai kota, bisa menjadi awal dari pelaksanaan reforma agraria.
E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan dari sisi administrasi maupun teknologi informasi, dengan
berbasis pada database nasional. Nomor Induk Kependudukan
(NIK) merupakan identitas tunggal setiap penduduk ini berlaku
seumur hidup. Berdasarkan pasal 13 UU No 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, NIK nantinya dijadikan dasar dalam
penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib
pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak tanah, dan dokumen
identitas yang lain. Sehingga dengan dituntaskannya e-KTP akan
lebih memudahkan implementasi Reformasi Agraria.

Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah memiliki
teknologi informasi geospasial terkait kondisi pertanahan Indonesia.
Sehingga memiliki kemampuan melakukan analisa lahan dan
pertanahan sehingga membantu pengambilan keputusan dan
pengembangan konsep. Dengan kemampuan BIG, diharapkan data
base dan administrasi pertanahan untuk mendukung implementasi
Reformasi Agraria dapat dibangun secara komprehensif dan
integral.