Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan
kelembagaan. Karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
memperoleh dukungan dan penguatan kelembagaan melalui
Perpres No. 10 Tahun 2006 agar dapat menjalankan Program
Pembaruan Agraria Nasioanal (PPAN), yang merupakan program
terpadu untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan
kesejahteraan rakyat melalui penataan akses terhadap tanah
sebagai basis untuk revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi
perdesaan. Program ini diharapakan dapat memenuhi target capaian
Reformasi Agraria sebesar 8,15 juta hektar.

Untuk merespon amanat TAP MPR dan UUPA, maka
pemerintah sejak 2007 membuat Program Pembaruan Agraria
Nasional. Program ini merupakan upaya untuk menata kembali
struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah sesuai dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan
rakyat. Tujuan PPAN adalah (1) menata kembali ketimpangan
struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil,
(2) mengurangi kemiskinan, (3) menciptakan lapangan kerja, (4)
memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi,
terutama tanah, (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,
(6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan (7)
meningkatkan ketahanan pangan. Keseluruhan tujuan PPAN di atas
bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penyelesaian
berbagai permasalahan bangsa. Program ini bersifat lokal dan
spesifik sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah. Sebagian
besarnya adalah merupakana redistribusi kepemilikan lahan dari
lahan-lahan yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha yang
telah habis atau lahan terlantar yang 'dikuasai' oleh penduduk
dengan memanfaatkannya untuk pertanian dan perkebunan.

Program transmigrasi, yang populer di masa Orde Baru
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan
penduduk dan pengentasan kemiskinan. Dalam beberapa hal
transmigrasi dapat dikategorikan sebagai Settlement Land Reform.