Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

53

pertanian pangan berkelanjutan. Optimalnya penegakan hukum di bidang
pertanian pangan tersebut dapat ditandai dengan terkendalikannya laju alih
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga penyusutan luas
lahan pertanian pangan dapat ditanggulangi

Kondisi optimalnya penegakan hukum di bidang pertanian khususnya
terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang
diharapkan, ditandai dengan telah berfungsi secara optimal faktor-faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum, yang selaras membentuk satu
kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan sebagai sistem
hukum. Kondisi tersebut, seperti: (1) telah lengkapnya produk hukum yang
menjadi dasar dalam penegakan hukum, berupa Peraturan Daerah tentang
Rencana Tara Ruang Wilayah Daerah yang mengatur tentang penetapan
lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) tingginya integritas, kredibilitas
dan profesionalitas aparat penegak hukum, serta progresif dan visioner
dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan yang bertumpu pada
produksi pangan dalam negeri; (3) tersedianya sarana dan prasarana
pendukung penegakan hukum yang memadai; (4) meningkatnya
pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan; serta, (5) berkembangnya budaya yang
mendukung penegakan hukum di bidang pertanian khususnya terhadap
alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kondisi penegakan hukum di bidang pertanian khususnya terhadap
alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diharapkan, dapat
diuraikan berdasarkan perspektif Ketahanan Nasional, yang mencakup
aspek Astagatra, sebagai berikut:

a. Gatra geografi
Luas wilayah daratan Indonesia sekitar 1.910.000 km2

merupakan potensi sumberdaya geografi yang diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dimana
salah satunya melalui pengelolaan bidang pertanian tanaman pangan.
Dengan luas lahan pertanian padi di Indonesia pada tahun 2010