Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

56

d. Gatra ideologi
Kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional, menjadi

pedoman dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideal yang
menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia lain, dan manusia dengan alam lingkungannya,
yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari oleh setiap aparat penegak hukum, maka diharapkan dapat
mewujudkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa
keadilan, kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi
masyarakat, serta dapat dihindarkannya berbagai penyimpangan dan
kelemahan, seperti judicial corruption, kurangnya transparansi,
keberpihakan, serta lemahnya independensi penegakan hukum.

Dengan demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila
dalam pelaksanaan penegakan hukum diharapkan dapat
meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalitas aparat
penegak hukum, sehingga penegakan hukum di bidang pertanian
khususnya terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan dapat berjalan
dengan optimal dalam mendukung perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

e. Gatra politik
Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui
pembangunan daerah, dimana dalam penyelenggaraan otonomi
tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar
terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
menjalankan otonomi daerah tersebut, diperlukan political will
Pemerintah Daerah bersama DPRD, dimana diharapkan adanya
perhatian lebih pada pembangunan sektor pertanian pangan sesuai
dengan karakteristik daerah masing-masing, dengan memberikan