Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
70
BAB VI
KONSEPSI OPTIMALISASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL GUNA
MEMBANGUN ETIKA POLITIK MASYARAKAT DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL
24. Umum.
Mengingat bahwa kepemimpinan nasional harus memiliki sifat latar belakang
pribadi yang beraneka dimensi mulai dari visi intelektual, emosional dan spiritual
menuntut kepemimpinan nasional disemua strata dan posisi yang berada dalam infra
struktur, supra struktur maupun sub struktur harus memiliki kualitas kepemimpinan
yang berkemampuan berorganisasi, berkemampuan mengembangkan manajemen
pemerintahan dan berkemampuan pula mengambil keputusan yang tepat sesuai
permasalahan yang dihadapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, prosedur
yang telah ditetapkan secara beretika.
Ketika negara ini dihadapkan kepada permasalahan dimana dapat
berkembangnya kerawanan-kerawanan yang melahirkan berbagai macam krisis
kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditimbulkan oleh keterpurukan ekonomi,
krisis pangan, krisis energi, tekanan demokratisasi, HAM, bencana alam, lingkungan
hidup, perkembangan teknologi, informatika dan pengaruh globalisasi, serta diperparah
dengan buruknya etika politik pasca bergulirnya refomasi maka kemajemukan bangsa
ini sangat rentan terhadap munculnya konflik yang dapat berakhir pada disintegrasi,
sehingga menuntut peran yang optimal dari kepemimpinan nasional tingkat pusat
maupun tingkat daerah mampu membuat keputusan-keputusan dan bertindak dengan
tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Peran kepemimpinan nasional
dituntut mampu mengatasi kemajemukan bangsa yang menjadi tantangan signifikan
untuk tetap mempersatukan seluruh komponen bangsa dan membangun etika politik
pribadinya sebagai pemimpin dan sekaligus etika politik masyarakatnya.
Berangkat dari hal tersebut, maka menjadi sangat penting kiranya kesadaran
para pemimpin nasional memahami akan sejarah perjuangan bangsa, memahami
wawasan kebangsaan, meningkatkan kredibilitas kepemimpinan, melakukan
pengkaderan kepemimpinan nasional dan melaksanakan pendidikan politik masyarakat
untuk mengoptimalkan peran kepemimpinan nasional guna membangun etika politik,
dengan melaksanakan langkah yang konsepsional dan kontekstual dalam menentukan

