Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

69

memberikan kontribusi terhadap semua gerak nafas kehidupan sosial
daerahnya dengan tidak meninggalkan kepentingan nasional.
5) Penyegaran wawasan kebangsaan kepada para elit pemimpin
nasional sebagai birokrat dan legislatif serta pemimpin informal lainnya
untuk dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan
kebangsaan yang merupakan cara pandang, cara tindak dan cara
bersikap sebagai bangsa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa.
6) Membangun political will pemerintah untuk mendudukkan secara
proporsional hakikat dan makna wawasan kebangsaan kepada seluruh
masyarakat.

d. Terwujudnya kaderisasi kepemimpinan nasional.
Bahwa peran kepemimpinan nasional mendorong terbentuknya parpol

yang kuat dan "mampu melakukan kaderisasi kepemimpinan sipil yang matang
secara potitik dan individu serta memiliki etika berpolitik dalam membangun
sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga
kaderisasi kepemimpinan nasional akan tumbuh dari organisasi-orgasisasi
politik yang kuat, yang secara terus menerus melahirkan kepemimpinan
nasional yang mampu membangun kesadaran dan etika politik masyrakatnya.

e. Terwujudnya peningkatan pendidikan politik masyarakat.

Yaitu pendidikan politik yang teratur, terarah, terpadu dan terencana
untuk suatu kondisi masyarakat yang tangguh secara mandiri, berwawasan
kebangsaan yang kuat serta mampu menghadapi ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan politik tersebut mewujudkan
pemahaman tentang tata politik, bahwa kebijaksanaan publik dibangun
berdasarkan kepentingan politik rakyat dan rakyat dengan norma-norma etika
politik sadar untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan kepentingan
politiknya.