Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
93
mereka tahu persis tugas, fungsi, visi dan misi partai termasuk
peran partai sebagai pelaksana pendidikan politik masyarakat.
j) Media massa memberi ruang bagi masyarakat luas dapat
melakukan kritik dan ulasan-ulasan kritis terhadap kegiatan partai
politik. Karena dalam hal ini media massa mempunyai
kebebasan, memiliki akses yang sangat luas dalam masyarakat
untuk berperan dalam pendidikan politik masyarakat, termasuk
dalam mengkritisi partai politik. Dengan pemanfaatan media
massa untuk terlibat dalam proses pengawasan kegiatan partai
politik, maka partai politik didorong untuk bertindak lebih
profesional dan memiliki etika politik yang baik dalam berkiprah,
karena harus mempertimbangkan aspek citra dan simpati
masyarakat terhadap partai, mengingat akses publikasi yang
dimiliki media massa sangatlah luas dan berpengaruh.
k) Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah memfasilitasi
dan membuat kebijakan serta memberikan dukungan untuk
melengkapi sarana prasarana dan fasilitas dalam rangka
mendukung kemudahan terselenggaranya pendidikan politik
masyarakat oleh partai politik.
l) Kemendagri dan jajarannya mendorong dan mengawasi
pelaksanaan penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah
kepada Parpol untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
politik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran
politik, partisipasi politik guna membangun etika politik.
m) Para elit pemimpin partai baik ditingkat pusat dan daerah
melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat,
tokoh agama dan tokoh adat, organisasi profesi, media massa dan
para cendikiawan di lingkungan masyarakat setempat, untuk dapat
secara bersama-sama memfasilitasi dukungan sarana dan
prasarana khususnya waktu dan tempat untuk kegiatan pendidikan
politik bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan
