Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

71

memilih cara-cara instan untuk mengkader anggotanya, sehingga yang lebih
diutamakan justru kontestasi untuk merebut kekuasaan tanpa diiringi oleh proses
kaderisasi yang berjenjang dan berkelanjutan. Di satu sisi, parpol merupakan satu-
satunya instrumen yang diakui secara legal-formal dalam sistem politik Indonesia
dalam mengajukan calon pemimpin di daerah. Namun di sisi yang lain, kontribusi
dan peran parpol dalam konteks pembinaan dan pendewasaan para anggotanya
untuk dipersiapkan menjadi calon pemimpin di daerah juga masih sangat minim.

Selain institusi partai politik, unsur lain yang juga patut mendapat perhatian
dalam mempersiapkan dan memantapkan SDM kepemimpinan nasional di daerah
adalah institusi pendidikan. Indeks pembangunan manusia dalam beberapa tahun
terakhir masih belum bergerak signifikan ke arah yang lebih baik, sehingga kondisi
membuktikan bahwa institusi pendidikan masih belum berkontribusi optimal dalam
meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia secara menyeluruh. Padahal bibit-
bibit para pemimpin bangsa sesungguhnya harus dipersiapkan sedini mungkin oleh
segenap institusi pendidikan di berbagai jenjang, agar mereka nantinya memiliki
intelektualitas, dan moralitas yang memenuhi kriteria seorang pemimpin. Oleh
karena itu, para pemimpin di daerah harus dapat memperbaiki kondisi ini, agar
kaderisasi kepemimpinan nasional di daerah dapat dikelola dan dipersiapkan sejak
dini.

Faktor kualitas SDM, mekanisme rekrutmen dan proses kaderisasi
kepemimpinan merupakan fondasi awal bagi upaya untuk memantapkan
kepemimpinan nasional di daerah. Faktor-faktor di atas menjadi sangat
menentukan, karena persoalan ketahanan pangan yang dihadapi oleh para
pemimpin di daerah semakin pelik akhir-akhir ini. Masih banyak daerah yang harus
menghadapi berbagai keterbatasan di bidang pangan, seperti kerawanan pangan,
keterbatasan akses dan distribusi bahan pangan, kekeringan dan minimnya
ketersediaan lahan. Kompleksitas persoalan tersebut harus dapat diselesaikan oleh
para pemimpin di daerah, tentunya dengan kualitas SDM kepemimpinan yang
memadai.

Masalah ketahanan pangan di daerah otonom merupakan salah satu aspek
fundamental yang penanganannya masih membutuhkan masa transisi mengingat
pada era terdahulu, pengelolaan oleh pemerintah pusat masih begitu dominan.
Peran kepemimpinan nasional di daerah kini sangat diharapkan, namun di banyak
daerah justru para pejabatnya memperlihatkan integritas moral yang tidak patut