Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
46
berorientasi pada penguasaan wilayah daratan, itupun sudah
menimbulkan berbagai keragaman sistem penguasaan. Tata kelola
pemerintahan dengan menerapkan sistem desentralisasi di dalam
satu wadah sistem politik demokrasi lebih relevan daripada sistem
sentralisasi (otonomi daerah) untuk kondisi ke-Indonesia-an. Oleh
sebab itu melalui pengelolaan konservasi kawasan perairan ini
diharapkan sistem desentralisasi dapat memanfaatkan seluruh
ruang hidup sesuai geografi Indonesia.
f. Ekonomi. Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor
perikanan mencapai angka Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan
kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13
persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen.
Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun
atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas
dan 3,12 persen terhadap PDB nasional. Kusumastanto (2009)
menyebutkan bahwa Potensi maritim Indonesia yang dapat
diperbaharui dipandang dari segi Perikanan meliputi; Perikanan
Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya)
sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$
15.105.011.400, Mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-
kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan
taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 ton/tahun,
dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak
1.000. 000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000,
Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$
5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun
sebesar US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya
Perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru
sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 persen.15
Belum potensi lainnya. Potensi ekonomi kelautan yang sangat
besar itu, belum dapat kita transformasikan menjadi sumber
kemajuan dan kemakmuran bangsa. Itu karena kita belum adanya
keseriusan dalam mendayagunakan sumber daya kelautan.
15Ibid, Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
