Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

35

intimidasi pada kelompok kelompok yang dianggap lebih lemah secara sosial
politik. Perbuatan-perbuatan melawan hukum ini apabila tidak diatasi secara
komprehensif dan berkelanjutan akan dapat mengganggu keamanan
nasional Indonesia41.

b. Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap anarkisme dan
radikalisme.

Masyarakat beranggapan bahwa anarkisme dan radikalisme adalah
tugas pemerintah. Masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk ikut
berperan serta didalamnya. Kehadiran agen pemerintah dalam pola
pengawasan dilingkungan sekitar masyarakat kurang mendapat dukungan
karena riwayat dan figur agen pemerintah terkait dengan peran dimasa lalu
yang hanya jadi alat penguasa. Masyarakat jarang diberdayakan oleh
pemerintah atas keterlibatannya dalam mencegah aksi anarkis dan gerakan
radikal disekitar lingkungan mereka. Pemahaman serta persepsi yang sangat
terbatas atas bahaya dan dampak anarkisme dan aksi radikalisme oleh
masyarakat. Kehidupan masyarakat yang multikultur dan premordial telah
memberikan peluang orang berperilaku anarkis, ego terhadap pemahaman
tertentu memberikan kesempatan orang dengan pemahaman lemah menjadi
berperan aktif untuk bertindak secara berkelompok dan radikal. Pemerintah
pun belum mampu untuk memantau gejala-gejala sejak dini dari awal.
Sehingga kurangnya langkah antisipatif. Disamping itu masih banyak
diketemukan beberapa perangkat lingkungan terdekat baik dari tingkat RT,
RW, pedesaan maupun kelurahan belum banyak ikut andil dan berperan
serta dalam menangkal dan peningkatan kewaspadaan dini terkait gejala
gerakan kelompok radikal.

c. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menangani
anarkisme dan radikalisme.

Keterbatasan peran intelijen yang belum mampu yang berperan
sebagai fungsi deteksi. Peran intelijen merupakan komponen dasar
pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Dampak dari peran intelijen
yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab sehingga negara belum

ibid