Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8

BAB VI
   KONSEPSI OPTIMALISASI KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP
 ANARKISME DAN RADIKALISME GUNA STABILITAS POLITIK DALAM

                            RANGKA KETAHANAN NASIONAL

24. Umum
         Berbagai kejadian dan permasalahan bernuansa radikal sering

berujung pada anarkisme kekerasan yang begitu banyaknya terjadi di
Indonesia. Kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia dengan berbagai
macam perbedaan dihadapkan pada segala macam kebijakan pemerintah
yang terkadang berseberangan dengan keinginan masyarakat. Hal ini
tentunya akan menjadikan pemicu terjadinya konflik baik antar internal
masyarakat (konflik horizontal) maupun masyarakat dengan pemerintah,
khususnya terhadap instansi atau departemen yang mengeluarkan kebijakan
tersebut. Dalam konteks situasi dan kondisi tersebut,tentunya sangat
mempengaruhi stabilitas keamanan dan politik nasional bangsa Indonesia.
Kondisi tersebut semakin terbebani dengan kompleksitas dan pengaruh dari
perkembangan arus globalisasi, suhu lingkup regional dan nasional yang
semakin memperburuk situasi terhadap suatu konflik atau masalah.

          Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka perlu diambil sikap dan
prosesi kebijakan dengan menentukan langkah-langkah dan arah kebijakan-
kebijakan yang tepat sebagai upaya meredam gejolak tindak kekerasan, baik
yang berasal murni dari keinginan aspiratif masyarakat, maupun yang
bernuansa politis. Maraknya perilaku anarkis belakangan ini dipandang perlu
untuk segera di antisipasi terhadap gejala aspek yang mempengaruhi dan
diambil langkah kewaspadaan dini guna memperlambat penyebaran
pemikiran radikal dan perilaku anarkis. Jika tidak segera mengambil langkah-
langkah secara cepat dan tepat berkaitan kewaspadaan nasional serta tidak
ditingkatkan oleh seluruh komponen bangsa, tentunya akan mempengaruhi
stabilitas politik dan akan berpengaruh secara langsung terhadap
kelangsungan pembangunan nasional bangsa.

         Perilaku anarkis dan gerakan radikalisme seringkali memunculkan
stigma adanya beberapa kelompok dari bagian masyarakat yang
menginginkan kepentingan aspirasinya harus didengar oleh kelompok
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13