Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

51

3) Adanya komitmen pemerintah yang tinggi bagi ter­
wujudnya Good Governance dalam hubungan sinergis dan
konstruktif di antara negara, swasta dan masyarakat serta
mengandung unsur-unsur akuntabilitas, transparansi, aturan
hukum, keadilan, tanggung jawab, profesional, responsif,
partisipasi, efektif dan efisien, kaitan dengan proses kegiatan
dalam memecahkan masalah bersama untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sebagai realisasi dari pembangunan
nasional, memberikan peluang bagi upaya pengelolaan
wilayah dan kekuatan pendukungnya, yang terencana,
terarah serta berkesinambungan.

4) Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka distribusi
kewenangan kepada daerah, akan mendukung bagi terwujud­
nya kearifan lokal yang dilandasi semangat kebebasan dan
kemandirian untuk membangun daerah masing-masing agar
lebih maju, lebih menjamin tersedianya public service yang
efektif dan accountable, menegakkan HAM, melindungi ling­
kungan hidup, serta mengurus standar kesehatan dan kese­
lamatan publik secara layak, memberikan peluang yang besar
bagi upaya pengelolaan wilayah dan kekuatan pendukungnya
yang ditopang keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

5) Komitmen TNI/Polri dalam rangka reformasi internal
untuk konsisten pada tugas di bidang pertahanan-keamanan
negara dan tidak terlibat dalam ”day to day politics” akan
mewujudkan adanya dukungan publik terhadap upaya-upaya
TNI/Polri dalam pembangunan kekuatan dan kemampuannya,
yang memberikan peluang bagi pelibatannya yang efektif da­
lam upaya pengelolaan wilayah dan kekuatan pendukungnya.