Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

Walaupun tidak ada data yang dapat dirujuk secara pasti, namun beberapa
studi menunjukkan adanya kenaikan tersebut. Pada tahun 2007 saja
misalnya, Mahkam ah Agung mencatat kasus lingkungan hidup (untuk kasus
illegal logging) yang masuk ke pengadilan mencapai 2.213 kasus.19 Selain
itu, data yang dihimpun WALHI dari berbagai pemberitaan di media nasional
menyebutkan bahwa jumlah sengketa lingkungan hidup pada 2009 cukup
besar yakni 387 buah, yang meliputi sengketa di bidang kehutanan 127
buah, tambang dan energi 120 buah, pesisir dan laut 48 buah, perkebunan
besar 38 buah, air dan pangan 17 buah, dan sengketa lingkungan atau
sumber daya alam lainnya sebanyak 37 buah20.

Banyaknya sengketa lingkungan ini merupakan indikasi bahwa upaya
penegakan hukum lingkungan di Indonesia belum cukup efektif dan
pengadilan belum dapat menjadi forum yang efektif untuk menyelesaikan
persoalan lingkungan dan memberikan keadilan kepada masyarakat korban
atau lingkungan. Sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat
dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) sengketa yang berkaitan
dengan perlindungan lingkungan; (2) sengketa yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya alam; dan (3) sengketa yang muncul akibat
pencemaran atau perusakan lingkungan (Bedner, 2007)21.*Setidaknya ada
lima faktor yang mempengaruhi belum efektifnya penyelesaian sengketa
lingkunan di pengadilan, yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang
kurang jelas, (2) kurang memadainya kemampuan (pengetahuan dan/atau
ekonomi) penggugat, baik masyarakat maupun pemerintah (instansi
pengelola lingkungan hidup dan Jaksa sebagai pengacara negara), (3)
kurang memadainya kemampuan hakim dalam memutus perkara

19 Mahkamah Agung. 2007. Laporan Tahunan Mahkamah Agung R l 2007. Jakarta
20 WALHI. 2010. Catalan Awal Tahun 2010.
21 Bedner, A. 2007. Access to environmental justice in Indonesia, dalam: Harding (ed),

Access to environmental justice; A comparative study. Netherlands: Koninklijke Brill
NV

34