Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

17

  pengamanan sumber daya, lingkungan, dan wilayah kelautan; (c) pengop­
 timalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau
 kecil terdepan; dan (d) peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan
 pelanggaran di laut5.

          RPJMN BAB-XII: permasalahan pembangunan yang dihadapi, yaitu
 rusaknya wilayah laut akibat pencurian ikan dan kegiatan penangkapan
 ikan yang merusak (illegal and destructive fishing); Merebaknya pencurian
 ikan dan kegiatan perikanan yang merusak, yang disebabkan kurangnya
 kapasitas pengawasan dan lemahnya penegakan hukum.

9. Latar Belakang Teori.
        Beberapa teori yang digunakan dalam tulisan ini, meliputi;
       a. Teori Pembangunan Berkelanjutan.
               Pada dasarnya pembangunan merupakan proses terjadinya sua-
       tu perubahan dalam struktur ekonomi, disertai peningkatan pendapat­
       an masyarakat secara keseluruhan secara berkelanjutan/menerus,
       yang berasal dari, dan dihasilkan dengan melibatkan partisipasi ma­
       syarakat dalam proses pembangunan. Pengelolaan SKA perikanan
       menuntut profesionalitas untuk menjamin ketersediaan, keawetan,
       dan kesinambungan manfaatnya, agar terhindar kegagalan pengelola­
       an karena hanya terfokus pada memaksimalkan pemanfaatan SKA
       perikanan, namun mengabaikan keberlanjutan manfaat SKA tersebut.
              Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangun­
       an untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan menjamin
       kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya6.
       Pembangunan berkelanjutan mengandung tiga dimensi/pilar utama,
       yaitu dimensi ekonomi, dimensi ekologi/lingkungan,dan dimensi sosi­
       al. (Harris dan Goodwin, 2002). Suatu kawasan pembangunan diang­
       gap berkelanjutan secara:
               1) ekonomi, jika kawasan tersebut mampu menghasilkan ba­
              rang dan jasa (goods and sevices) secara berkesinambungan,

5 Peraturan Presiden no. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
6World Commission on Environment and Development, 1986
   12   13   14   15   16   17   18