Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

jala tangkap berlebih, yang ditunjukkan dalam lampiran-6.17
b) Degradasi ekosistem terumbu karang, diakibatkan
penggunaan API dan/atau ABPI yang tidak ramah ling­
kungan. Hanya ± 5,23% terumbu karang di Indonesia yang
berada dalam kondisi sangat baik18, dan Indonesia meru­
pakan salah satu negara dengan status terumbu karang
yang paling terancam, dengan persentase penurunan
kondisi terumbu karang Indonesia meningkat dari 10%
menjadi 50% dalam 10-50 tahun terakhir.19
c) Illegal fishing di WPP-NRI, juga menjadi kendala bagi
otoritas perikanan untuk menperoleh data yang dapat di­
andalkan mengenai status stock ikan, sebagai dasar
pengelolaan SKA perikanan secara bertanggung-jawab.
3) Perspektif Ideologi.
Menipisnya rasa nasionalisme sejumlah oknum pelaku usa­
ha perikanan dan oknum aparat, melanggengkan maraknya
praktek illegal fishing di Indonesia. Oknum pengusaha perikanan
yang bertindak sebagai agen perusahaan perikanan asing deng­
an memanipulasi dokumen kepemilikan kapal perikanan, meng­
urus perijinan dengan dokumen tersebut, sehingga kapal-kapal
perikanan asing dapat leluasa beroperasi di WPP-NRI. Selain
itu, ditemui sejumlah Kll milik oknum pengusaha perikanan yang
melakukan transhipment, memindahkan hasil tangkapan ke
kapal perikanan asing di laut demi keuntungan pribadi/kelompok,
dan mengabaikan kepentingan nasional untuk membangun in­
dustri perikanan dalam negeri. Adanya oknum aparat yang me­
manfaatkan kewenangannya, mendukung berlangsungnya prak­
tek illegal fishing, mulai dari manipulasi data fisik kapal, membe­
baskan kapal perikanan ilegal pelaku illegal fishing, semakin
memperparah situasi. Kemiskinan masyarakat nelayan, menjadi-

17 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP. NOM O R KEP.
45/MEN /2011/M EN /2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di W ilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

18 Laporan P 2 0 LIPI tahun 2006
19 Laporan R e e f at Risk tahun 2002