Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

i) Mempekerjakan ABK asing melebihi persentase yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2) Pemeriksaan kapal perikanan yang sama oleh lebih dari
satu institusi, menyebabkan kurang kondusifnya usaha
perikanan, dan seringkali mendorong sejumlah pengusaha
perikanan untuk menghindari pemeriksaan dengan melakukan
“suap”.
3) Operasi pengawasan belum mampu mencakup seluruh
WPP-NRI, dan jumlah hari operasi hanya ± 140-180 hari
operasi/tahun.
4) Pemborosan APBN. Keterbatasan APBN yang dialokasikan
di berbagai institusi untuk melakukan operasi pengawasan
belum dapat dimanfaatkan secara terpadu untuk meningkatkan
jumlah hari operasi. Di lain pihak, operasi gabungan belum
optimal memberantas illegal fishing, karena seringkali gagal
menangkap pelaku, disebabkan terjadinya “kebocoran” rencana
operasi.

b. Implikasi Belum Terwujudnya Politik Pembangunan Bidang Pem­
berantasan Illegal Fishing Terhadap Peningkatan Ketahanan Nasional

Implikasi dari belum terwujudnya politik pembangunan bidang
pemberantasan illegal fishing pada peningkatan ketahanan nasional
ditinjau dari perspektif astagatra, sebagai berikut:

1) Perspektif Geografis
Terdapat wilayah perairan yang diawasi oleh lebih dari satu

institusi, sementara di wilayah perairan laut lainnya terjadi keko­
songan pengawasan. Operasi pengawasan hanya terfokus pada
3 (tiga) WPP-NRI, yaitu WPP-NRI 711, 716, dan 718.
2) Perspektif Sumber Kekayaan Alam.

Kondisi ketahanan nasional dari aspek SKA yang terancam
akibat kegiatan illegal fishing, antara lain:

a) Sejumlah WPP-NRI mengalami overfishing, yaitu ge-