Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

Pemberantasan illegal fishing membutuhkan kerjasama lintas negara,
baik di kawasan regional maupun internasional, dan terkait dengan berba­
gai ketentuan/konvensi yang telah disepakati secara regional maupun
internasional. Belum diratifikasinya sejumlah instrumen internasional dan
regional (EC Regulation dan Port States Measures) oleh beberapa negara
tetangga yang armada perikanannya seringkali melakukan illegal fishing di
WPP-NRI, merupakan tantangan dalam memberantas illegal fishing. Belum
adanya langkah konkrit dari beberapa negara tetangga dalam mengen­
dalikan armada perikanannya yang melakukan illegal fishing dan mena­
ngani pemulangan ABK perikanan non-yustitia yang tertangkap melakukan
kegiatan illegal fishing di W PP-NRI, merupakan salah satu dilema dalam
memberantas illegal fishing, Lemahnya penerapan sanksi oleh organisasi
internasional dan regional terhadap negara yang armada perikanannya
melakukan illegal fishing di wilayah ZEE negara lain, termasuk di W PP -
NRI;

Belum tersedianya basis data yang terintegrasi, yang dapat diakses
oleh lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing, berpengaruh dapam kecepatan dan ketepatan dalam melakukan
analisis dan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam
mengoptimalkan penyelenggaraan SISMENNAS guna mewujudkan politik
pembangunan bidang pemberantasan illegal fishing, dalam rangka
meningkatkan ketahanan nasional.

Belum disepakatinya batas wilayah laut antara Indonesia dengan se­
jumlah negara tetangga, menjadikan permasalahan lain yang dalam hal-hal
tertentu berpengaruh pada penyelenggaraan SISM ENNAS di sini.

13. Implikasi Penyelenggaraan Sistem Manajemen Nasional Saat Ini Ter­
hadap Pewujudan Politik Pembangunan Bidang Pemberantasan Illegal
Fishing dan Implikasi Pewujudan Politik Pembangunan Bidang Pemberan­
tasan Illegal Fishing Teradap Peningkatan Ketahanan Nasional.

a. Implikasi Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Manaje­
men Nasional Saat Ini Terhadap Pewujudan Politik Pembangunan
Bidang Pemberantasan Illegal Fishing.