Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

Penyelenggaraan SISMENNAS yang belum optimal menyebab­
kan belum terwujudnya politik pembangunan bidang pemberantasan
illegal fishing, diindikasikan dengan:

1) Masih maraknya praktek illegal fishing di W PP-NRI dengan
berbagai modus operandi, seperti:

a) Beroperasi tanpa ijin atau menggunakan ijin palsu;
b) Penggunaan alat penangkapan ikan (API) dan/atau
alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang;
c) Menangkap jenis (spesies) ikan yang dilarang, atau
tidak sesuai izin;
d) Tidak melaporkan hasil tangkapan dengan benar dan/
atau tidak mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang
telah ditetapkan.
e) Melakukan transhipment di laut, yaitu memindahkan
hasil tangkapan di laut kepada KIA maupun Kll lain yang
tidak dalam satu kesatuan manajemen;
f) Melanggar ketentuan mengenai area penangkapan
(fishing ground); dan pelabuhan tempat melapor (port of
call);
g) Memanipulasi persyaratan: dokumen penghapusan
kepemilikan kapal (deletion certificate), bukti transaksi jual-
beli kapal yang sah (bill of sale). Beroperasinya kapal-kapal
perikanan ex kapal asing yang status kepemilikannya
belum jelas, dan sesungguhnya kapal-kapal tersebut masih
dimiliki oleh Negara lain, dan apabila ditelusuri lebih lanjut,
kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal ex pelaku
illegal fishing, yang telah dirampas untuk Negara, namun
setelah dilelang, dibeli kembali oleh pemilik lama. Barang
bukti tindak pidana illegal fishing, belum dapat bermanfaat
bagi kepentingan nasional, bahkan menjadi beban APBN.
h) Menggunakan bendera ganda (double flagging) dan/
atau mengibarkan bendera negara lain (flag o f convenient);