Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

22

BAB III

KONDISI PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN NASIONAL SAAT
INI, IMPLIKASINYA TERHADAP PEWUJUDAN POLITIK PEMBANGUNAN

BIDANG PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DAN IMPLIKASI
PEWUJUDAN POLITIK PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERANTASAN

ILLEGAL FISHING TERHADAP KETAHANAN NASIONAL, SERTA
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

11. Umum
Tantangan utama dalam mengoptimalkan pengelolaan SKA perikanan

adalah maraknya praktek illegal fishing11 dan praktek penangkapan ikan
yang merusak (destructive fishing12), yang menyebabkan kerusakan sum­
ber daya ikan dan habitatnya. Mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan
perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan FAO-CCRF
dan FAO-IUU Fishing, illegal fishing bersama-sama dengan destructive
fishing, dikategorikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak bertanggung
jav'ab (irresponsible fisheries). Pengawasan perikanan dimaksudkan untuk
mewujudkan tertib hukum dalam pengelolaan perikanan, demi menjaga
kelestarian SKA perikanan, melindungi keberlanjutan matapencaharian
masyarakat nelayan dalam negeri, dan meningkatkan perolehan devisa
dari ekspor hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan perikanan sela­
ma ini, ditemui berbagai tantangan dan kendala yang berpangkal pada be­
lum optimalnya penyelenggaraan SISMENNAS, sehingga kebijakan politik
yang menentukan pengaturan segala sesuatu di dalam pemberantasan
illegal fishing belum dapat berdaya guna, berhasil guna, serta belum dapat
mencapai kehematan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang
tersedia. Luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional yang harus diawasi
dari kegiatan illegal fishing, dan belum sinerginya penyelenggaraan penga­
wasan di laut oleh berbagai institusi terkait, menyebabkan masih maraknya

11 Lampiran-01: Pengertian-pengertian
12 Ibid 9