Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
63
BAB VI
KONSEPSI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN
POLITIK PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERANTASAN ILLEGAL
"FISHING DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
24. Umum.
Untuk memberantas illegal fishing yang permasalahannya sangat
kompleks dan melibatkan multi-sektor, diperlukan upaya berbasis kesistem-
an skala nasional, berupa suatu sistem manajemen nasional (S1SMEN-
NAS), yang memadukan tata nilai-struktur/fungsi-proses. SISMENNAS
berupa himpunan usaha untuk mencapai kehematan (keekonomian), daya-
guna (efisien), dan hasil-guna (efektif) sebesar mungkin, dengan menggu
nakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam kerangka mewujud
kan tujuan nasional40.
Sesuai topik tulisan ini, SISMENNAS diharapkan berorientasi untuk:
(i) mengembangkan wawasan strategik; (ii) membangun keterpaduan dan
kerja-sama antar lembaga, antar bidang, antar sektor, antar wilayah, dan
antara pemerintah dengan masyarakat; (iii) mewujudkan pemerintahan
yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (good governance); dan (iv)
menerapkan metodologi dan teknik-teknik manajemen secara tepat guna,
dalam menyelenggarakan pemberantasan illegal fishing. Struktur SISMEN
NAS di sini, mencakup 4 (empat) tatanan, yaitu:
e. Tata Administrasi Negara (TAN), dalam hal ini terdiri atas unsur-
unsur eksekutif bersama-sama legislatif
f. Tata Laksana Pemerintahan (TLP), dalam konteks ini adalah Bi
rokrasi atau Pemerintah yang berkewenangan melaksanakan berba
gai kebijakan publik mengenai pengelolaan perikanan, termasuk pem
berantasan illegal fishing.
40 Bidang Studi Materi Pokok "Sistem Manajemen Nasional”, Modul 1 Sismennas,
Lemhannas RI, Jakarta, 2012.