Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

81

ikanan, dan agar tidak membebani APBN untuk pemelihara­
annya.
7) Mahkamah Agung RI meningkatkan pembinaan kinerja per­
adilan perikanan dengan mengawasi penerapan sanksi hukum
secara berkeadilan 4erhadap para pelaku illegal fishing-, mere-
kruit dan melatih hakim ad hoc perikanan untuk menambah jum­
lah hakim ad hoc perikanan yang saat ini telah ada:

c. Strategi-3: Menyiapkan landasan hukum yang memadai untuk
menyelenggarakan pengawasan illegal fishing sebagai acuan bersa­
ma dalam mensinergikan tugas, fungsi dan kewenangan lintas instan­
si dan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya dan sumber da­
na yang selama ini terdistribusi di berbagai sektor, melalui penyiapan
peraturan perundang-undangan turunan Undang-undang Perikanan,
dengan upaya-upaya:

1) Kemen. Koordinator Bidang POLHUKAM melakukan lang­
kah-langkah percepatan disahkannya Peraturan Pemerintah ten­
tang Pengawasan Perikanan, dengan mengintensifkan pemba­
hasan akhir dengan mengikutsertakan seluruh mitra terkait yang
berkepentingan, antara lain: KKP, TNI-AL, POLAIR, Kejaksaan
Agung, TNI-AU, PEMDA Provinsi rawan illegal fishing, Akade­
misi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Masyara­
kat Adat Pengawas Perikanan, dan sebagainya.
2) BAKORKAMLA bersama-sama DPR-RI menyiapkan Nas­
kah Akademik untuk menyusun Rancangan Undang-undang
mengenai penyelenggaraan koordinasi operasi pengawasan
di laut, sebagai landasan hukum untuk mengkoordinasikan
lintas institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan
melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut berdasar­
kan Undang-undang.
3) KKP bersama-sama para pemangku kepentingan (asosiasi
pengusaha perikanan, akademisi, masyarakat nelayan, LSM)
menyiapkan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan