Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17
17
d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menyebutkan tugas
pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada prinsipnya ada tiga
yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dari ancaman dan gangguan. Berkaitan dengan terjadinya
konflik komunal, merujuk kepada ketentuan yang disebutkan dalam
undang-undang tersebut maka seluruh aparat TNI memiliki
kewajiban dan peran penting dalam mengatasi gangguan keamanan
yang disebabkan oleh terjadinya konflik komunal di masyarakat.
Dalam undang-undang tersebut dsebutkan bahwa TNI bersama
dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah
untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah
terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang,
pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme dan bencana
alam.
e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang ini merupakan penjelasan lebih jauh dari ketentuan-
ketentuan mengenai peran, tugas dan fungsi DPR yang telah
disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No. 27 Tahun
2009 disebutkan berbagai tugas dan wewenang DPR secara
terperinci, perihal pengangkatan, ketentuan bagi anggota DPR dan
sumpah/janji pengangkatan yang disebutkan oleh anggota DPR
tersebut.
f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam
pasal 29, disebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen
terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai
Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan