Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

57

  hal ini diharapkan dapat menjadi contoh yang positif untuk meningkatkan
  kesiapsiagaan masyarakat terhadap kerawanan konflik komunal. Tidak
  dapat dipungkiri bahwa aparat penyelenggara negara sekalipun yang
  sangat terkait dengan implementasi Kewaspadaan Nasional nyatanya
  masih dapat kecolongan oleh berbagai aksi kekerasan dan konflik komunal
  yang membahayakan sendi-sendi kebangsaan, persatuan dan kesatuan
  sebagai sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu rasa perhatian, kepedulian
 dan partisipasi segenap elemen bangsa untuk melakukan deteksi dini dan
 cegah dini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan
 agar berbagai peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

          Peningkatan Kewaspadaan Nasional terhadap konflik komunal perlu
 diintensifkan oleh pemerintah, sehingga rakyat dapat memperoleh
 pendidikan politik yang ideal dan memahami kewajibannya sebagai warga
 negara untuk selalu memiliki sikap nasionalis. Nasionalisme tersebut
 diharapkan dapat terwujud melalui bentuk kesiapsiagaan, sehingga potensi
 konflik komunal dapat dicegah, diantisipasi dan tidak sampai mengancam
 harmoni sosial maupun integrasi nasional. Dengan demikian, peningkatan
 Kewaspadaan Nasional terhadap konflik komunal diharapkan akan dapat
mewujudkan Ketahanan Nasional bagi bangsa Indonesia.

22. Kontribusi Kewaspadaan Nasional terhadap Konflik Komunal
yang Diharapkan terhadap Pendidikan Politik dan Pendidikan Politik
terhadap Ketahanan Nasional.

         Intensitas kekerasan semakin meningkat sejak dimulainya era
reformasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, berbagai konflik terjadi di
Indonesia yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan umumnya
melibatkan antar-kelompok masyarakat secara horizontal. Karakteristik
bangsa Indonesia yang sangat heterogen telah menjadi potensi konflik
yang cukup besar karena nilai-nilai toleransi atau tenggang rasa mulai
dikesampingkan. Kasus kekerasan tersebut semakin eskalatif dan
spektrumnya semakin meluas, seperti konflik horizontal terkait kepemilikan
lahan, konflik antar-ormas dan berbagai kasus lainnya.
   1   2   3   4   5   6   7   8