Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
58
Oleh karena itulah fungsi, peran dan kinerja penyelenggara negara
dalam mengimplementasikan Kewaspadaan Nasional menjadi penting,
agar proses pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi terjadinya
konflik komunal dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh.
Penyelenggara negara harus dapat memahami bahwa kondisi masyarakat
Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi
akan memudahkan konflik komunal berkembang secara cepat dan
meluas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang
secara eskalatif dapat mengganggu stabilitas politik nasional.
Di sisi lain, pemerintah perlu menetapkan suatu rumusan pendidikan
politik yang terpadu, terararah dan sinergis bagi masyarakat, karena
pendidikan politik mengandung esensi untuk menghargai setiap perbedaan
dalam bingkai demokratisasi. Pendidikan politik yang memadai bagi
masyarakat harus menjadi prioritas bagi para elite di level atas, agar
masyarakat dapat mendukung terciptanya modernisasi politik dan budaya
politik yang demokratis serta dapat diterima oleh seluruh lapisan
masyarakat. Selain itu, pendidikan politik merupakan bagian penting dalam
suatu proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia guna
menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil,
efektif, dan efisien.
Dalam konteks peningkatan Kewaspadaan Nasional terhadap konflik
komunal, pendidikan politik dapat digunakan sebagai sarana dalam proses
internalisasi nilai-nilai kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang dilakukan
secara sadar, teroganisir dan berencana guna menghadapi faktor-faktor
dan potensi konflik komunal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Merujuk pada kondisi tersebut, maka diperlukan
pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dan integral terkait
peningkatan Kewaspadaan Nasional terhadap konflik komunal, dimulai dari
aparatur penyelenggara negara dan segenap elemen masyarakat, agar
nantinya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan politik
masyarakat dan ketangguhan Ketahanan Nasional.
