Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

distribusi regional terluas. Insiden kekerasan komunal ditemukan di
sedikitnya 116 kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.
Dari 116 kabupaten/kota tersebut, insiden dengan minimal 1 korban tewas
ditemukan di 66 kabupaten/kota di 18 propinsi.41 Konflik kekerasan di
Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, adalah salah satu
konflik yang paling dahsyat yang pecah setelah kejatuhan rezim Soeharto.
Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai
2002 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku
Utara.42

Akhir-akhir ini wujud konflik komunal kerap terjadi dan terkesan
ditangani secara kurang efektif sehingga muncul persepsi pembiaran dari
pemerintah. Sejumlah kasus yang mengundang kontroversi dan sorotan
publik seperti kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di banyak daerah,
kasus GKI Yasmin di Bogor dan anarkisme oleh sejumlah ormas
keagamaan seolah sangat sulit untuk dicegah dan dituntaskan oleh aparat
yang berwenang secara cepat dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terjadinya serangkaian
konflik komunal di Indonesia sampai saat ini telah memperlihatkan
bagaimana peran Kewaspadaan Nasional saat ini belum optimal dalam
mengakomodasi keragaman yang ada di Indonesia.

13. Implikasi Kewaspadaan Nasional terhadap Konflik Komunal
Saat ini terhadap Pendidikan Politik dan Pendidikan Politik terhadap
Ketahanan Nasional.

Kondisi Kewaspadaan Nasional di Indonesia dewasa ini dirasakan
belum optimal sebagaimana terindikasi dari masih terjadinya konflik
komunal dalam skala luas. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, Kewaspadaan Nasional belum mampu
mendorong masyarakat untuk berpartisipatif mengidentifikasi potensi TAHG
sejak dini, sehingga konflik tersebut cenderung terjadi pada tingkat ekskalasi

41Ibid., him. 39.
42 LIPI - Center for Humanitarian Dialogue. 2011. Pengelolaan Konflik di Indonesia-Sebuah Analisis
Konflik di Maluku, Papua dan Poso [Geneva), him. 15.