Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
53
dukungan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga; kedua, mengurangi
pengangguran (pro-job); dan ketiga, mengurangi kemiskinan (pro-poor).38
Pengelolaan ekonomi yang pro growth dimaksudkan untuk mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan disertai pemerataan
distribusi pendapatan (growth with equity). Sasaran pembangunan tidak hanya
berhenti sampai dengan laju pertumbuhan yang tinggi, melainkan pertumbuhan
yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan dan
pengentasan kemiskinan.
Pengelolaan ekonomi yang pro job lebih menekankan pada percepatan
perluasan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan
adanya peningkatan aktivitas dunia usaha dan ekonomi yang pada gilirannya
akan memberikan peluang yang lebih besar kepada angkatan kerja di pasar.
Kebijakan yang mampu menopang pengembangan sektor riil, khususnya di sektor
manufaktur dan pertanian, akan menjadi kebijakan-kebijakan yang mendapat
perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Sementara, pengelolaan ekonomi
yang pro poor diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Menurunnya jumlah
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi satu indikator yang
secara langsung menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan nasional.
Berdasarkan target-target tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi
pendapatan yang lebih merata (growth with equity).
g. Sosial Budaya. Ketahanan Pangan di bidang sosial budaya, yaitu
menempatkan pranata-pranata sosial budaya masyarakat sebagai modal sosial
dan modal dasar yang bernilai strategis, dalam rangka pembangunan dan
pengembangan masyarakat, rakyat, bangsa dan negara. Rendahnya kualitas
SDM Indonesia menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam
berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi. Status
kesehatan masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta
tingginya proporsi balita kurang gizi menunjukkan bahwa konsumsi pangan belum
sesuai harapan. Tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah, berpengaruh
pula pada rendahnya daya serap atau adaptabilitas masyarakat terhadap
teknologi, dan berdampak pada kurang berkembangnya teknologi sehingga
kurang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat ditentukan
3S Sri Mulyani Indrawati, Prospek Pembangunan Ekonomi 2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2008.

