Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

48

Penurunan tarif impor tentunya harus dibarengi dengan penghapusan non
tarif barriers (NTB). Penghapusan NTB ini sudah disepakati dalam sidang ke-8
Dewan AFTA (tingkat menteri) pada 10 Desember 1995 di Bangkok, yang
menyebutkan negara-negara ASEAN menghapus NTB-nya paling lambat tahun
2003. Adapun semua faktor di atas akan meningkatkan kegiatan ekonomi,
perdagangan dan investasi yang bakal menimbulkan suasana dan iklim kondusif
bagi pengusaha.

Para pemimpin ASEAN pada KTT Infomal ASEAN ke-3 pada 28 November
1999 di Manila sepakat mempercepat penghapusan bea masuk seluruh produk
yang diperdagangkan di kawasan AFTA dari tahun 2015 menjadi 2010 untuk
enam negara ASEAN. Sedangkan untuk empat negara ASEAN lainnya (negara
baru) dipercepat dari tahun 2018 menjadi 2015. Pencapaian tingkat tarif nol
persen bagi seluruh produk di tahun 2010/2015 akan dilakukan secara bertahap
dan dimulai dengan pencapaian tingkat tarif nol persen pada 2003 sebanyak
minimal 60 persen sejumlah pos tarif dalam ILnya. Tahun 2010/2015 ASEAN
merupakan wilayah perdagangan bebas tanpa hambatan tarif (nol persen) yang
mencakup seluruh batas-batas negara anggotanya.

Kondisi perkembangan lingkungan strategis regional yang terjadi, perlu
dilihat dari dua perspektif dimana hal tersebut membawa peluang dan juga
kendala bagi kondisi implementasi kewaspadaan nasional terhadap ekspansi
pangan global. Hal tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap ketahanan
pangan yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia Dalam rangka kemandirian
bangsa.

18. Pengaruh Perkembangan Nasional

Sebagai negara dengan penduduk besar dan wilayah yang luas, ketahanan
pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan
nasional, wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasis kemandirian dalam
penyediaan pangan lokal atau domestik. Adapun salah satu dasar yang
digunakan untuk menakar kemandirian pangan adalah dari data ekspor-impor
beras, sebagai bahan pangan pokok Indonesia. Dari sana, dapat dilihat
bagaimana perbandingan kemampuan nasional untuk menyediakan pangan
domestik dari hasil produksi dalam negeri (Lakitan, 2010:6). Pada beberapa tahun