Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

79

Peran serta masyarakat dalam kancah perpolitikan yaitu politik ekonomi yang
mengarah pada ekonomi politik, memberi nuansa dalam percaturan
pembanguanan nasional bangsa.

d. Strategi keempat: Pengembangan sistem peringatan dan
penangkalan dini atas ancaman ekspansi sumber pangan global melalui
penguatan jati diri dan kemandirian bangsa untuk mewujudkan kemandirian
bangsa. Sebagai pengejawantahan dari hal tersebut di atas adalah dengan
memperketat izin bagi gerai pangan asing untuk beroperasi di Indonesia, serta
peningkatan kualitas pangan lokal agar lebih bercitarasa internasional untuk
menarik minat konsumen. Dalam hal ini, pemerintah melalui lembaga terkait dapat
mengajak serta pelaku industri pangan lokal dan masyarakat untuk berperan serta
dalam implementasi eariy warning-early detection system terhadap ekspansi
pangan global. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang
RPJMN 2010-2014. Disana telah dijabarkan mengenai “Sebelas Prioritas
Nasional” yakni: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3)
kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)
infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan
bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11)
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

27. Upaya

Untuk mengiplementasikan kewaspadaan nasional terhadap ekspansi
pangan global, maka perlu digunakan cara atau metode implementasi yang tepat
guna dan tepat sasaran. Hal ini terkait dengan persoalan yang menyangkut wujud
nyata proses implementasi. Seperti dikemukakan oleh George C. Edwards III
(1980), Van Meter dan Horn (1975), dan Merilee S. Grindle (1980). Edwards
mengemukakan adanya 4 variabel baik langsung atau tidak langsung yang
mempengaruhi proses implementasi kebijakan, menyangkut tindakan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: Komunikasi
(Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana
kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan); Disposisi
(Disposisi / Sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana
kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan); Sumber