Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

LAMPIRAN VI.

Kebijakan Pangan Tak Konsisten

JAKARTA - Pemerintah diminta memperbaiki pengelolaan pangan, serta
konsisten mengendalikan impor pangan. Jika ini tidak dilakukan, berpotensi
menjerumuskan Indonesia dalam krisis pangan.

"Selama ini kebijakan pangan dari pemerintah tidak konsisten, jika melihat
progresnya terkait target swasembada komoditas, seperti daging, gula, kedelai,
beras, jagung masih jauh dari meyakinkan. Kedelai dan garam impornya masih 70
persen, daging sapi dan gula di level 35 persen dan 40 persen. Bagaimana bisa
swasembada," kata Guru Besar Teknologi Pertanian UGM, M Maksum, di Jakarta,
Kamis (29/8).

Seharusnya, kata Maksum, peringatan krisis pangan dari organisasi pangan dunia
(FAO), bisa menjadi evaluasi sekaligus tamparan bagi pemerintah Indonesia
untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki pengelolaan pangannya.

Pengamat pertanian, HS Dillon, mengatakan kebergantungan impor bahan
pangan yang semakin besar membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan
krisis pangan. Apalagi, tren harga bahan pangan yang tetap tinggi sehingga di
luar keterjangkauan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Pengembangan di sektor pertanian dan ketersediaan pangan yang dilakukan
pemerintah, menurut Dillon, harus memperhatikan faktor kearifan lokal. Dalam hal
ini juga menempatkan kesejahteraan petani di atas segalanya.

"Untuk program revitalisasi di sektor pertanian yang sudah dicanangkan oleh
Pemerintah tidak menunjukkan perkembangan. Seharusnya antarinstansi
pemerintah bersinergi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan tidak
bergantung pada impor," papar dia.

Dillon berharap Pemerintah memikirkan solusi jangka panjang terkait dengan
ketersediaan beras di dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah harus memperbaiki
sistem irigasi dan sumber daya alam pertanian yang ada saat ini, serta menjamin
ketersediaan pupuk.