Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
19
terhadap ketahanan nasional. Implikasi dari kondisi stabilitas perekonomian
nasional yang selama ini kurang berjalan maksimal, dan telah
menyebabkan kurang tangguhnya ketahanan nasional.
Lebih lanjut akan dikemukakan sejumlah persoalan yang berkaitan
dengan belum maksimalnya pemberantasan korupsi itu sendiri, baik
berkaitan dengan jumah maupun profil kemampuan aparat penegak
hukum. Disamping itu akan dikemukakan persoalan berkaitan dengan
masih adanya aturan hukum yang menyebabkan belum optimalnya
pemberantasan korupsi serta persoalan anggaran dan sarana prasarana
penegakan hukum.
12. Pemberantasan Korupsi Saat Ini
Untuk melihat kondisi pemberantasan korupsi, disampaikan beberapa
fakta dan upaya yang sudah dilakukan selama ini. Beberapa fakta dan
upaya tersebut, diantaranya adalah penilaian terhadap pemberantasan
korupsi di Indonesia, jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak
hukum, kondisi lembaga dan aparat penegak hukum, regulasi yang terkait
dengan pemberantasan korupsi itu sendiri, kesadaran hukum (peran serta)
masyarakat dan anggaran penegakan hukum.
Hasil penilaian keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia,
Transparansi Internasional Indonesia (Tll) telah meluncurkan hasil Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012, yang merupakan penggabungan
beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga dengan mengukur
tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan
penyelenggara negara. Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara.
Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8 dan pada
2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0.
Pada tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118.
Rentang indeks 0-100 dengan 0 dipersepsikan paling korup dan 100 amat
bersih, skor Indonesia adalah 32 sejajar dengan Ekuador, Mesir, dan
