Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
43
kegiatan. Disinilah peran pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih
optimal agar proses tersebut bisa terjadi baik di jajaran pemerintah maupun
masyarakat. Transfer o f knowledge dan keberlanjutan yang tidak terjadi
akan tetap membuat ketergantungan yang tinggi terhadap program
kegiatan yang berasal dari kerjasama luar negeri. Pada periode jangka
waktu tertentu, seharusnya pemerintah daerah yang menjadi fokus geografi
program kegiatan dalam rangka kerjasama luar negeri ini akan terlepas dari
ketergantungan dukungan kerjasama luar negeri dan meningkatkan
kemandirian daerah. Kurang optimalnya pelaksanaan peran pemerintah
dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan
daerah membawa implikasi ketergantungan yang justru tidak mendorong
kemandirian.
Kemandirian daerah pada era otonomi daerah menjadi salah satu
tujuan dari kebijakan otonomi daerah. Dengan kurang adanya dorongan ke
arah terbangunnya kemandirian daerah berarti daya saing daerah melalui
kesiapan dukungan kapasitas masyarakatnya belum dapat tercipta.
Dengan belum terbangunnya kemandirian dan daya saing daerah, maka
secara kolektif hal tersebut tentunya akan membawa implikasi terhadap
belum terciptanya kemandirian bangsa. Apabila kemandirian bangsa belum
dapat terwujud, maka bangsa Indonesia belum bisa terlepas dari
ketergantungan pihak pihak luar negeri. Belum terwujudnya dorongan
kepada kemandirian bangsa tersebut akan membawa implikasi pada
ketergantungan bangsa pada pengaruh negara asing, sehingga ini akan
membawa rapuhnya Ketahanan Nasional.
14. Pokok-pokok persoalan yang ditemukan
Dari uraian kondisi kerjasama luar negeri pada era otonomi daerah
tersebut di atas, disamping hal-hal positif yang telah dicapai, dapat
disimpulkan beberapa persoalan pokok sebagai berikut:
