Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

9) terencana dan berkelanjutan; dan

10) pengalihan teknologi dan pengetahuan.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan
12 (dua belas) INGO. Sebagaimana halnya dengan kerjasama teknik, focus
geografi yang menjadi sasaran kegiatan merupakan preferensi INGO,
sehingga dalam hal ini Pemerintah terkesan hanya bisa menerima saja
usulan lokasi yang diajukan oleh INGO. Secara rinci, profil INGO, judul
program kerjasama, ruang lingkup program, dan fokus geografi dapat
dilihat di tabel pada lampiran. Sasaran kegiatan pada umumnya berkisar
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberdayaan perempuan,
dan Iain-lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup
masyarakat.

Mekanisme kerja pelaksanaan program kegiatan kerjasama ini
langsung dilaksanakan oleh INGO. Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Dalam Negeri sebagai mitra kerjasama bertindak untuk kepentingan
pemerintah daerah atas nama masyarakat yang menerima manfaat.
Kerjasama ini sangat membawa manfaat khususnya bagi masyarakat
tingkat bawah. Pemerintah Daerah hanya perlu melakukan pemantauan
pelaksanaan program kegiatan agar tetap sesuai dengan koridor teknis dan
sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Penjabaran kondisi kerjasama luar negeri pada era otonomi daerah
di atas tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah
sebagai pintu masuk pihak luar negeri dan sebagai pihak yang menerima
dan memanfaatkan program kerjasama. Peran Pemerintah terutama
Kementerian Dalam Negeri merupakan pihak yang menjadikan mitra luar
negeri menjadi sah dan legal melakukan program kegiatannya. Peran
tersebut merupakan peran manajerial yang mengawal dari proses lahirnya
perikatan kerjasama yang sah, fasilitasi dan koordinasi perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program kegiatan, serta peran
pembinaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program kegiatan
kerjasama. Sementara itu, peran pemerintah daerah juga penting dalam