Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

b. Kerjasama Sister

Kerjasama sister (sister city/province) adalah kerjasama antara
Pemerintah Daerah Provinsi/Kota di satu negara dengan Pemerintah
Daerah Provinsi/Kota di luar negeri yang berorientasi pada upaya
menumbuhkembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian
antar bangsa-bangsa yang berbeda. Kerjasama sister yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dilakukan dengan ruang lingkup yang spesifik, focus,
dan merupakan bidang unggulan saat ini atau rencana unggulan (potensi
daerah) masing-masing pihak. Bidang-bidang tersebut mempunyai nilai
manfaat strategis dan merupakan bidang yang manjadi pengungkit dan
berdampak bagi pembangunan daerah masing-masing. Biasanya, sister
city/province bisa terjadi dan dilakukan melalui 3 (tiga) macam jalur inisiatif,
yaitu inisiatif dari calon mitra kerjasama di luar negeri, inisiatif dari
Pemerintah, dan inisiatif dari calon mitra kerjasama di dalam negeri.

Hingga tahun 20Y3 terdapat lebih dari 100 (seratus) kerjasama sister
city/province yang terdaftar pada Kementerian Luar Negeri maupun
Kementerian Dalam Negeri. Namun antara tahun 2010 hingga 2013
Kementerian Dalam Negeri memantau kerjasama sister yang aktif hanya
sekitar 50 (lima puluh) yang terdiri dari tahap Letter of Intent (Lol) 13
kerjasama sister city/province, dan tahap Memorandum of Understanding
(MoU) sejumlah 20 kerjasama sister city/province. Selain itu masih terdapat
17 pemerintah daerah yang melaporkan sedang melakukan penjajagan
untuk melakukan kerjasama sister. Kurang intensifnya pembinaan oleh
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri membuat
beberapa MoU kerjasama sister dalam keadaan tidak berjalan.

Kerjasama sister ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
mekanisme fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemberian “full
power” oleh Pemerintah c/q Kementerian Luar Negeri kepada Kepala
Daerah untuk bisa berlaku dan atas nama Pemerintah menandatangani
perjanjian berupa Memorandum of Understanding (MOU). Beberapa contoh