Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

26

trending topic di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dunia
kemudian menengok kembali ke Bangladesh yang sukses dengan
Grameen Bank-nya dan Indonesia yang sukses dengan BRI-nya. Bahkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan, kebijakan nasional
financial inclusion akan diterbitkan paling lambat akhir tahun 2012.21
Namun hingga saat TASKAP ini ditulis, kebijakan nasional yang pernah
dijanjikan Presiden belum terbit.

       Bank Indonesia yang ditunjuk Presiden sebenarnya sudah
menerbitkan buku kecil (booklet) terkait dengan financial inclusion. Namun
hanya terbatas untuk keperluan intern Bank Indonesia. Dalam berbagai
kesempatan, sebenarnya Bank Indonesia juga sudah mengkampanyekan
program financial inclusion tersebut, namun masih terbatas pada
perbankan, dan belum menyentuh institusi lain.

b. Pemahaman Masyarakat tentang Keuangan (financial literacy).

        Survei Neraca Rumah Tangga 2011 Bank Indonesia yang dirilis pada
19 Juli 2012 justru menyimpulkan bahwa, baru sekitar 48% penduduk yang
memeiliki akses pada lembaga keuangan formal yang disebabkan oleh
kurangnya pemahanan masyarakat tentang lembaga keuangan akibat
kurangnya edukasi. Di samping itu survei tersebut juga menyimpulkan
“semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat akses
pinjaman di bank”, artinya akses kepada lembaga keuangan didominasi
oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.22 Padahal justru masyarakat
berpendapatan menengah ke bawah atau usaha mikro, kecil dan
menengah yang jauh lebih membutuhkan akses kredit kepada masyarakat

           G 20 refer to: 1. Policy coordination between its members in order to achieve global
          economic stability, sustainable growth; 2. Promoting financial regulations that reduce
          risks and prevent future financial crises; 3. Modernizing international financial
           architecture.
 21 Penulis mendengarkan langsung pidato Presiden dimaksud, pada saat Presiden
           menyampaikan pidato pembukaan acara Konferensi Intemasional Keuangan Mikro
          2012 di Yogyakarta pada 22 Oktober 2012. Pada kesempatan tersebut Presiden
           menyampaikan bahwa kebijakan nasional dimaksud berada di bawah tanggung
          jawab Wakil Presiden dan Bank Indonesia.
 22 Keterangan lebih lanjut lihat di http://investor.co.id/home/........ /40892 (diunduh pada
           tanggal 9 April 2013 pukul 22.00 wib)

                                                                                                                                                                                                                               fahmi akbar idries - ppra xttc
                                                                                                                          opUmaUsasI financial inclusion guna percapatan pamkonomian masyarakat dalam rangka ketahanan nasional
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17