Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2

70

diyakini sebagai alat pemersatu NKRI dan berbagai permasalahan
lainnya menjadi penghambat utama dalam mewujudkan penanganan
konflik yang profesional dan proposional.

       Pada tataran aplikasi di lapangan penanganan konflik yang
profesional dan proposional adalah penanganan konflik yang dilakukan
secara terpadu, tidak parsial, tidak semata menggunakan kekuatan
militeristik atau bertindak persuasif, dan melibatkan masyarakat secara
aktif. Penangangan yang demikian akan memudahkan pemerintah
mengidentifikasi masalah konflik sampai ke akar masalah bukan
dipermukaan saja. Identifikasi yang tepat akan memudahkan proses
analisis dan memudahkan menemukan formulasi solusi permasalahan
konflik. Apalagi seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif. Pada
waktu yang lain dengan penanganan konflik yang profesional dan
proposional, maka konflik dapat dicegah.

       Untuk mewujudkan penanganan konflik sosial dimaksud, tidaklah
semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dibutuhkan formulasi
strategi yang komprehensif dari multi perspektif. Sebab konflik sosial
muncul dari segenap permasalahan yang yang kompleks dan multi
dimensi. Oleh karena itu penanganannyapun harus dari multi perspektif
dan dibutuhkan keterpaduan, agar efektif dan efisien. Strategi
penanganan konflik sosial membutuhkan payung kebijakan yang kuat.
Tujuannya agar strategi yang disusun memiliki landasan yang kuat, baik
dari sudut pandang hukum maupun non hukum (ideologi, politik, sosial,
budaya, ekonomi dan sebagainya). Strategi juga harus diaplikasikan
menjadi tindakan-tindakan yang mudah dipahami dan dapat dijadikan
pedoman bertindak bagi pihak-pihak yang terlibat di dalarhnya. Melalui
uraian yang bertahap, pada bagian berikutnya akan dijelaskan tentang
kebijakan, strategi dan rumusan upaya yang dapat dilakukan dalam
menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah Indonesia, sehingga
disintegrasi bangsa dapat dicegah dan NKRI yang kokoh dapat
diwujudkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi
penyelenggaraan pembangunan nasional.
   1   2   3   4   5   6   7