Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
100
2) Optimalisasi penegakan hukum terhadap anggota masyarakat
yang melakukan tindak pidana juga dilakukan dengan tegas,
sehingga ada kepastian hukum. Ketika berbicara tentang
proses penegakan hukum pada setiap tahapan konflik sosial
yang terjadi, maka Polri merupakan ujung tombak untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian saat
melakukan proses penegakan hukum maka Polri harus
memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yaitu prinsip
kepastian hukum, prinsip keadilan hukum, dan prinsip
kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Selain itu jangan
dilupakan juga bahwa pelaksanaan penegakkan hukum harus
diikuti dengan upaya Polri untuk melaksanakan tugas pokok
lainnya, yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan
masyarakat.
