Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
42
nasional belum sebanding dengan jumlah muatan baik antar pulau,
apalagi muatan intemasional. Dilihat dari kualitas, 25 % armada niaga
nasional telah berusia di atas 25 tahun dan 66 % merupakan kapal
kecil ukuran dibawah 1.000 DWT. Meskipun telah dimiliki beberapa unit
kapal peti kemas, akan tetapi kapasitasnya maksimum 3.500 TEUs
atau kapal generasi feedermax dan panamax, sedangkan kapal
kontainer asing yang beroperasi dalam pelayaran intemasional,
merupakan kapal generasi post panamax dan new panamax dengan
kapasitas 5.000 - 10.000 TEUs, bahkan beberapa diantaranya kapal
generasi ultra large container vessel dengan kapasitas diatas 14.500
TEUs. Terbatasnya jumlah armada nasional, juga ditandai dengan
masih beroperasi 562 kapal asing untuk kegiatan angkutan laut dalam
negeri.
Keadaan diatas mengakibatkan armada niaga nasional tidak
mampu bersaing dalam merebut pangsa muatan. Pada tahun 2011,
pangsa muatan armada angkutan laut nasional untuk pelayaran dalam
negeri hanya mencapai 98,82% dan asing 1,18%, sesuai dengan
ketentuan azas cabotage, pangsa armada nasional seharusnya
mencapai 100%. Demikian halnya dalam kegiatan pengangkutan
barang luar negeri, pangsa armada angkutan laut nasional hanya
mencapai 9,50%, dan selebihnya dikuasai oleh kapal asing.
Ketidakmampuan armada niaga nasional meraih pangsa muatan
yang tinggi khususnya angkutan laut luar negeri, membawa dampak
negatif terhadap defisit transaksi berjalan atas jasa-jasa transportasi
laut luar negeri dalam neraca pembayaran Indonesia. Selama tahun
2012, telah terjadi defisit transaksi berjalan atas jasa transportasi
ekspor dan impor sebesar USD 10,8 miliar dan jika dibandingkan
dengan tahun 2011, terjadi peningkatan defisit sebesar USD138 juta.23
Keterbatasan jumlah dan kualitas armada niaga angkutan laut
nasional, mengakibatkan konektivitas 1.620 pulau yang berpenghuni
masih rendah. Aksesibilitas transportasi laut, diukur dari ketersediaan
23 Bank Indonesia, 20 1 3 , Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Triwulan IV-2012,
Jakarta, Grup Neraca Pembayaran, him 29