Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

40

    pengolahan berbagai potensi sumber kekayaan alam kurang dapat
    terlaksana secara optimal.
     4) Implikasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

         Dari hasil pengolahan lanjut studi input-output yang dilaksanakan
    Kementerian Perhubungan, kegiatan di bidang transportasi laut hanya
    mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,49 juta orang, yang berarti
    hanya 1,2% dari 120,37 juta angkatan kerja pada tahun 2012.
    5) Implikasi terhadap PDB dan defisit transaksi berjalan.

         Berdasarkan data BPS tahun 2012, besarnya sumbangan
    transportasi laut terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku hanya
    mencapai Rp. 19.662 miliar atau 0,26% dari jumlah PDB nasional dan
    6,8% dari total PDB lapangan usaha pengangkutan. Disamping itu,
    ketidakmampuan armada niaga angkutan laut nasional meraih pangsa
    muatan yang tinggi untuk angkutan laut luar negeri (ekpor dan impor),
    menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan atas jasa-jasa
    transportasi dalam neraca pembayaran Indonesia,
    b. Implikasi Ekonomi Masyarakat Terhadap Pembangunan

         Nasional.
         Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh
     semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara
     sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
     1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
     Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
     bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
     kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. 22
         Lemahnya daya saing dan perluasan ekonomi masyarakat
     berdampak terhadap pembangunan nasional, yaitu dana pembangunan
     nasional yang tersedia masih terbatas dan sumber penerimaan negara
     dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih
     banyak bergantung pada sektor migas dan pinjaman luar negeri.
     Pendapatan nasional per kapita masih rendah dibandingkan dengan

22 Lemhannas Rl, 2013, BS. Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Sub BS. Wawasan Nusantara,
  Jakarta, him 19
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16